Di suatu pagi di sebuah SMA negeri pinggiran kota, seorang guru sejarah membuka laptopnya dan menatap layar dengan ekspresi yang sulit dibaca antara bingung dan pasrah. Di depannya terbuka dua dokumen: silabus K-13 yang sudah ia hafal luar-dalam selama bertahun-tahun, dan modul ajar Kurikulum Merdeka yang baru saja ia unduh dari platform Merdeka Mengajar. Mana yang harus saya pakai hari ini?
Pemandangan semacam ini bukan fiksi. Ia berulang di ribuan sekolah di seluruh Indonesia sejak Kurikulum Merdeka mulai diberlakukan secara nasional pada 2022. Pergantian kurikulum selalu melahirkan pertanyaan yang sama dari kalangan guru, siswa, hingga orang tua: Apa yang sebenarnya berubah? Dan pertanyaan yang lebih penting, apakah perubahan itu benar-benar berarti?
Dua Kurikulum, Dua Filosofi
Untuk memahami besarnya pergeseran yang terjadi, kita perlu melihat masing-masing kurikulum bukan sekadar sebagai dokumen kebijakan, melainkan sebagai cerminan cara pandang negara terhadap pendidikan.
Kurikulum 2013 (K-13) lahir dari semangat reformasi di awal dekade 2010-an. Ia menempatkan kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) sebagai kerangka belajar yang seragam dan terstruktur. Pendekatannya adalah saintifik dikenal dengan langkah 5M: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Setiap guru, di kota besar maupun di pelosok, diharapkan berjalan dalam rel yang sama.
Kurikulum Merdeka hadir dengan premis yang berbeda. Lahir dari evaluasi serius atas K-13 terutama setelah pandemi COVID-19 mengekspos learning loss yang dalam di kalangan pelajar kurikulum ini bertolak dari keyakinan bahwa keseragaman bukanlah jawaban. Yang dibutuhkan adalah fleksibilitas: memberi ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai minat, dan bagi guru untuk mengajar sesuai konteks.
Perbedaan filosofis ini bukan sekadar retorika. Ia terasa nyata dalam hampir setiap aspek implementasi.